JAKARTA - Upaya pemerataan akses energi kembali menjadi sorotan pemerintah pada awal 2026.
Listrik tidak lagi dipandang sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan arah pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, percepatan elektrifikasi desa dan dusun kini ditempatkan sebagai agenda strategis nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan seluruh wilayah Indonesia sudah menikmati aliran listrik pada rentang 2029 hingga 2030. Target ini mencakup ribuan desa dan dusun yang hingga saat ini masih berada di luar jangkauan jaringan listrik nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab memastikan keadilan energi bagi seluruh warga. Menurutnya, percepatan program listrik desa menjadi salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
Target nasional elektrifikasi desa dan dusun
Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Seluruh wilayah tersebut ditargetkan sudah berlistrik penuh paling lambat pada 2029–2030. Target ini menjadi bagian dari rencana besar pemerintahan saat ini dalam membangun infrastruktur dasar yang merata.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo sampai dengan 2029–2030, semua desa atau dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semuanya sudah berlistrik,” kata Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Bahlil, listrik tidak hanya berdampak pada penerangan, tetapi juga membuka akses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, percepatan elektrifikasi desa dinilai memiliki efek berlapis bagi pembangunan nasional.
Program listrik desa jadi prioritas pemerintah
Kementerian ESDM menempatkan program listrik desa sebagai prioritas utama, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memandang bahwa tanpa listrik, ketimpangan pembangunan akan sulit diatasi, terutama di daerah terpencil yang selama ini tertinggal.
Sepanjang 2025, program listrik desa telah menjangkau 1.516 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari program tersebut, sebanyak 77.616 pelanggan baru berhasil menikmati aliran listrik untuk pertama kalinya. Fokus utama diarahkan pada daerah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Bahlil menegaskan bahwa kehadiran listrik di desa-desa terpencil merupakan simbol keadilan sosial. Negara, menurutnya, wajib hadir untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses energi.
Bantuan pasang baru untuk rumah tangga
Selain membangun jaringan listrik desa, pemerintah juga menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Program ini ditujukan bagi rumah tangga yang sebenarnya berada di sekitar jaringan listrik, tetapi belum tersambung karena kendala biaya pemasangan.
Sepanjang 2025, bantuan pemasangan listrik baru telah diberikan kepada 205.968 rumah tangga. Biaya rata-rata yang ditanggung pemerintah berkisar antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per rumah, sehingga masyarakat dapat menikmati listrik tanpa beban biaya awal yang besar.
“Selain program listrik desa, juga ada bantuan pemasangan baru,” ujar Bahlil. Program ini dinilai efektif menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum mampu melakukan pemasangan listrik secara mandiri.
Penguatan pembangkit dorong keandalan listrik
Percepatan elektrifikasi tidak hanya bergantung pada jaringan distribusi, tetapi juga pada ketersediaan pasokan listrik nasional. Pemerintah mencatat adanya peningkatan signifikan kapasitas pembangkit sepanjang 2025 untuk mendukung target tersebut.
Sepanjang tahun lalu, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional bertambah sekitar 7 gigawatt. Dengan tambahan tersebut, total kapasitas listrik Indonesia mencapai 107,51 gigawatt atau tumbuh sekitar 6,8 persen dibandingkan 2024.
Kenaikan kapasitas ini dinilai penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya pelanggan baru, pasokan yang memadai menjadi kunci stabilitas energi.
Konsumsi listrik per kapita terus meningkat
Peningkatan akses dan pasokan listrik turut berdampak pada konsumsi listrik masyarakat. Pemerintah mencatat konsumsi listrik per kapita nasional pada 2025 mencapai 1.584 kWh, meningkat dibandingkan 1.411 kWh pada 2024.
Kenaikan konsumsi ini dipandang sebagai indikator positif pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan akses energi. Semakin banyak masyarakat yang menikmati listrik, semakin besar pula peluang peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.
Pemerintah menilai tren tersebut menunjukkan bahwa program elektrifikasi tidak hanya menambah sambungan listrik, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi hingga ke pelosok negeri.
Elektrifikasi sebagai fondasi pembangunan nasional
Bagi pemerintah, listrik desa bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi pembangunan jangka panjang. Akses listrik membuka peluang pengembangan usaha lokal, peningkatan layanan publik, hingga penguatan sumber daya manusia.
Dengan target Indonesia berlistrik penuh pada 2030, pemerintah berharap tidak ada lagi kesenjangan akses energi antarwilayah. Seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pelosok, diharapkan dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara.
Melalui percepatan listrik desa, bantuan pasang baru, serta penguatan pembangkit nasional, pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai sesuai rencana. Elektrifikasi menyeluruh diharapkan menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing.
